News

Jakarta – Empat BUMN sekotr kepelabuhanan berencana menggabung anak usaha yang bergerak di bisnis yang sama pada tahun ini

Elvyn G. Massassya, Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/Indonesia Port Corporation (IPC), mengatakan konsolidasi anak usaha itu merupakan tahap awal dalam rangka pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN di sektor kepelabuhanan.

Dia menjelaskan aliansi anak usaha itu sedang dirintis bersama tiga BUMN kepelabuhanan lain yakni Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Elvyn menegaskan tengah memverifikasi anak usaha yang memiliki bisnis yang sama. Saat ini, Pelindo II memiliki 17 anak usaha sedangkan Pelindo I dan Pelindo III mempunyai enam anak usaha. Dalam catatan Bisnis, BUMN kepelabuhanan memiliki anak usaha yang bergerak di bisnis rumah sakit, logistic dan jasa pandu kapal atau marine services.

“Anak usaha di bidang yang sama akan kami gabungkan. Kepemilikannya ya bersama-sama. Manfaatnya nanti, wilayah kerjanya jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (10/1). Dia menambahkan penggabungan anak usaha di bidang yang sama bakal dimulai dari anak usaha dari bisnis marine services. Adapun bidang usaha lain bakal dilakukan secara pararel sehingga diharapkan konsolidasi anak usaha di bidang yang sama bisa rampung tahun ini.

Untuk diketahui, Pelindo II memiliki PT Jasa Armada Indonesia Tbk. yang bergerak di bisnis jasa pandu dan tunda kapal. Pada Desember 2017, emiten dengan kode saham IPCM resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dilain pihak, Pelindo III memiliki PT Pelindo Marine Services. IPCM dan Pelindo Marine Services juga telah menjalin kerjasama dengan Pelindo I untuk jasa pemanduan dan penundaan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapore. Pendapatan dari jasa pandu di Selat Malaka dan Selat Singapore diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Pada tahun ini, Pelindo I menargetkan meraup Rp 1,4 triliun dari jasa pandu di Selat Malaka dan Selat Singapore.

IGN Askhara Danadiputra, Direktur Utama Pelindo III, mengatakan rencana konsolidasi anak usaha BUMN pelabuhanan masih bergulir. Dia menambahkan perseroan juga tengah mengkaji untuk mengakuisisi saham IPCM dengan porsi maksimal 15%. “Masih akan dibahas nanti di tingkat Direksi Pelindo II dan Pelindo III,” ujarnya.

Dawam Atmosudiro, Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk., menyatakan pihaknya meraup dana hingga Rp480 miliar setela melepas 23% saham keapda public melalui skema initial public offering (IPO) pada akhir Desember 2017. Sejauh ini, 90% dana hasil IPO yang akan dipakai untuk belanja modal sedangkan 10% sisanya dipakai modal kerja belum digunakan. Menurutnya, pihaknya berhati-hati menggunakan dana IPO terutama untuk membiayai peremajaan kapal pandu. “Banyak perusahaan galangan yang tidak sehat maka saya akan bayar uang muka jika kapal sudah dibangun 75%,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, BUMN kepelabuhanan sebelumnya sudah berkolaborasi membentuk perusahaan pantugan. Pada Desember 2017, anak usaha Pelindo II yaitu IPC Terminal Petikemas dan anak usaha Pelindo I membentuk perusahaan patungan yang bakal menggarap sejumlah terminal di beberapa pelabuhan.

Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan pembentukan perusahaan patungan itu dibentuk sinergi dalam investasi pada anak usaha. “Jadi kami sudah sepakat untuk tumbuh bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dengan perusahaan patungan, ekspansi akan lebih cepat,” ujarnya.

Bambang menambahkan perusahana patungan yang dibentuk itu diharapkan bisa beroperasi pada kuarta I/2018 dengan mengelola terminal di Pelabuhan Batu Ampar, Kepulauan Riau. Selanjutnya, perusahaan patungan juga bakal mengelola terminal di sejumlahpelabuhan seperti Dumai dan Lhokseumawe Aceh. Bambang menuturkan total investasi perusahaan patungan itu untuk tahap awal mencapai Rp300 miliar. Dalam jangka panjang, kebutuhan investasi perusahaan patungan pengelola terminal diperkirakan mencapai US$600 juta.

Disisi lain, tahap pembentukan holding BUMN kepelabuhanan bakal dilanjutkan dengan standardisasi operasional di pelabuhan yang dikelola empat BUMN itu. Sebelumnya, Elvyn menyebutkan salah satu aspek yang bakal distandardisasi adalah tarif. Bila tidak ada aral melintang, Elvyn mengestiamsi penerpaan formula tariff bisa berjalan pada paruh pertama tahun ini. “Pendekatan (pembentukan holding) ka nada dua, pertama (aspek) legal dulu baru penyesuaian operasional atau yang kedua itu dari bawah operasional dulu, baru kemudian (aspek) legalnya,” jelas Elvyn.

Dia mengungkapkan aspek legal maupun kelembagaan menjadi wewenang pemegang saham dalam hal ini Kementrian BUMN. Elvyn memastikan empat BUMN sudah meneken kesepakatan terkait sinergi BUMN pada awal Desember 2017. Sinergi itu mencakup sinergi operasional pelabuhan, sinergi sistem informasi terkait pelayanan jasa dan kepelabuhanan, dan sinergi pengembangan sumber daya manusia. (Hendra Wibawa)

Source : Bisnis Indonesia (Kamis, 11 Januari 2018)