News

Terjadinya cuaca ekstrem dan banjir di sejumlah wilayah Pulau Jawa membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan maklumat pelayaran kepada para pengelola terminal khusus pelabuhan. Hal itu dilakukan agar mereka memperhatikan situasi dan kondisi alam jika ada kapal yang akan berkegiatan di Pelabuhan Marudna, Jakarta Utara, mengingat ombak dan angin sangat besar dalam beberapa hari ke depan. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Marunda Iwan Soemantri mengatakan pihaknya sudah menerbitkan maklumat agar pengelola terminal pelabuhan memperhatiakn aktivitas cuaca.

“Saya sudah menerbitkan maklumat kepada para pengelola terminal untuk memperhatikan ombak dan angina saat menyandarkan kapal di Pelabuhan Marunda atau di terminalnya,” terangnya, Rabu (1/1). Menurut Iwan, kalau ombak dan angina sedang besar, sebaliknya kapal tidak disandarkan terlebih dulu. “Kapal agar ditempatkan di tempat yang aman dan terlindung dari ombak,” ujarnya. Dia juga membenarkan bahwa saat ini angina dan ombak di pelabuhan Marunda cukup besar, dan itu sangat berisiko terhadap kapal yang sedang bersandar.

Read more ...

Puncak dari kritik selama ini terhadap Tol Laut barangkali adalah penolakan Komisi V DPR terhadap kelanjutan program untuk mempersempit disparits harga bahan pokok di dalam negeri. Dasar kritik legislative yang muncul ke permukaan adalah ketidakyakinan mereka tentang apakah jenis komoditas yang diangkut ke daerah tujuan betul-betul bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat setempat? Selain itu, apakah mujarab menekan kesenjangan harga antara timur dan barat Indonesia? Apakah barang sampai ke konsumen akhir dengan harga yang sama dengan Jawa? Apakah perekonomian daerah tujuan bangkit, yang ditandai dengan kargo balik yang melimpah?

Kita mengetahui bahwa baran gpokok dan penting kadang masih dijual dengan harga mahal di daerah tujuan. Kekurangan pengawasan oleh pemerintah daerah membuat pedagang leluasa menjual barang degan margin tinggi sehingga penurunan disparitas harga belum merata di semua wilayah. Selain itu, konsolidasi barang belum kuat sehingga membuat muatan balik dari daerah tujuan masih rendah. Intinya, Program Tol Laut belum sepenuhnya efektif.

Read more ...

Bisnis, TARAKAN – Kementerian Perhubungan mengemukakakn alas an tentang penerapan kewajiban pengaktifan system identifikasi otomatis (AIS) pada kapal kecil berukuran minimal 35 gross tonnage (GT), meskipun Organisasi Maritim Dunia (IMO) mewajibkan kapal mulai 300 GT. Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubugnan Basar Antonius mengatakan, kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan banyak melibatkan kapal-kapal kecil yang tidak termonitor. Sebagai contoh, pembuagnan limbah dari kapal di Selat Malaka berdampak ke perairan Indonesia.

Pemerintah, ujarnya, tidak khawatir kewajiban itu akan bertabrakan dengan aturan internasional. Menurut Basar, dunia justru senang ketika Indonesia menerapkan mandatory pengaktifan AIS untuk kapal-kapal kecil. Dia menjelaskan, saat Indonesia mengajukan proposal skema pemisahan alur (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok ke IMO, kendala untuk lolos sempat muncul pada Experts Working Group. Ini karena di kedua selat banyak melintas kapal-kapal nelayan yang masuk ke dalam Standart Kapal Nonkonvensi (NCVS), sehingga tidak diwajibkan mengaktifkan AIS.

Read more ...

Jakarta, 03 September 2018 – PT Transocean Maritime telah secara resmi bergabung sebagai anggota dari Consortium Of Indonesian Manning Agencies (CIMA). Tujuan kami untuk ikut serta dalam keanggotaan ini adalah untuk menambah informasi mengenai perkembangan bisnis pengawakan kapal di Indonesia.

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut melimpahkan wewenang pelaksanaan survey dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI. Pelimpahan wewenang statutoria itu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Ditjen Perhubungan Laut dan BKI yang diteken di Jakarta, Jumat (9/2). Perjanjian ini berdurasi 1 tahun sejak ditandatangani.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Junaidi mengatakan bahwa BKI diberikan wewenang statutoria itu untuk kapal berukuran 500 GT atau lebih dengan rute pelayaran internasional. Wewenang serupa dilimpahkan untuk kapal berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan domestik.

“Untuk survey dan sertifikasi kapal-kapal yang berlayar di daerah pelayaran selain internasional diberikan secara bertahap berdasarkan hasil assessment Kemenhub terhadap PT BKI dalam hal kecukupan jumlah surveyor dan jumlah kantor cabang PT BKI,” ujar Junaidi.

Read more ...

Jakarta – Empat BUMN sekotr kepelabuhanan berencana menggabung anak usaha yang bergerak di bisnis yang sama pada tahun ini

Elvyn G. Massassya, Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/Indonesia Port Corporation (IPC), mengatakan konsolidasi anak usaha itu merupakan tahap awal dalam rangka pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN di sektor kepelabuhanan.

Dia menjelaskan aliansi anak usaha itu sedang dirintis bersama tiga BUMN kepelabuhanan lain yakni Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Elvyn menegaskan tengah memverifikasi anak usaha yang memiliki bisnis yang sama. Saat ini, Pelindo II memiliki 17 anak usaha sedangkan Pelindo I dan Pelindo III mempunyai enam anak usaha. Dalam catatan Bisnis, BUMN kepelabuhanan memiliki anak usaha yang bergerak di bisnis rumah sakit, logistic dan jasa pandu kapal atau marine services.

“Anak usaha di bidang yang sama akan kami gabungkan. Kepemilikannya ya bersama-sama. Manfaatnya nanti, wilayah kerjanya jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (10/1). Dia menambahkan penggabungan anak usaha di bidang yang sama bakal dimulai dari anak usaha dari bisnis marine services. Adapun bidang usaha lain bakal dilakukan secara pararel sehingga diharapkan konsolidasi anak usaha di bidang yang sama bisa rampung tahun ini.

Read more ...

Pada 21 Oktober 2017 yang lalu, Transocean Maritime mengadakan acara Family Gathering di Putri Duyung Cottage, Ancol. Tujuan dari acara Family Gathering ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga dari seluruh karyawan Transocean Maritime. Acara diselenggaran di outdoor dan Alhamdulillah cuaca bagus hingga akhir acara. Acara dibuka dengan sambutan dari Presiden Direktur kami tercinta, Bapak Dr.Koes Pranowo dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah perkenalan antar masing-masing anggota keluarga.

Untuk menciptakan suasana yang hangat antar peserta panitia mengadakan beberapa acara fun games pasangan dan doorprize bagi-bagi hadiah. Acara berlangsung begitu hangat dan penuh kekeluargaan antar karyawan. Semoga ditahun depan acara ini bisa terlaksanan kembali.

Pemerintah melalui KBRI Nairobi mengupayakan penyelamatan 12 WNI ABK kapal ikan Al Aman yang kandas di perairan Somalia. Kapal Al Aman adalah kapal milik Korea dan dioperasikan oleh perusahaan Yaman.

Dalam rilisnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu M Iqbal, Sabtu (8/8/2015), menyatakan, kapal kandas di Pantai El Merina, perairan Somalia yang keamanannya sangat rawan, pada 4 Agustus lalu akibat terhempas badai. Dari 32 ABK kapal tersebut, 12 adalah WNI, termasuk kapten kapal. Sementara sisanya adalah warga negara Vietnam dan Kenya.

Read more ...

Indonesia Butuh 14.000 Pelaut, Untuk mendukung program tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia membutuhkan banyak armada kapal dan tenaga pelaut. Di tahun ini, Indonesia membutuhkan 14.000 orang tenaga pelaut untuk berlayar di kapal berbendera Indonesia.

Namun dengan adanya Badan Diklat Pendidikan Pelaut yang semakin banyak kita jumpai dan banyaknya peminat warga negara indonesia yang ingin menjadi pelaut terutama mereka pemuda pemudi indonesia kemungkinan indonesia akan terpenuhi kebutuhan pelautnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan Wahyu Satryo Utomo menuturkan, menurut laporan dari Indonesia National Shipowners Association (INSA), tahun ini Indonesia membutuhkan 14.000 tenaga pelaut.

Read more ...

Pertumbuhan pembiayaan otomotif yang melandai sejak 2012 membuat lini usaha baru, salah satunya pembiayaan ke sektor maritime, digadang-gadang menjadi penyelamat. Pembiayaan ke sektor ini diharapkan mampu mengimbangi penyaluran kredit kendaraan bermotor dalam 5 tahun ke depan.

Tahun lalu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mencatat total penyaluran pembiayaan industry mencapai Rp 435 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran terbesar masih disumbang sektor otomotif sebesar 66%, lini usaha sewa guna usaha 23%, sedangkan 11% dari lini usaha lain.

Meski demikian, sejak 3 tahun lalu penjualan kendaraan bermotor justru menyusut. Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penurunan penjualan kendaraan baru kali itu mencapai 1 juta unit. Bukannya membaik, sejak saat itu penjualan kendaraan justru tumbuh melandai setiap tahun. Tahun lalu saja, penjualan sepeda motor baru dalam negeri hanya tumbuh tipis 1,5% menjadi 7,86 juta unit dari sebelumnya 7,4 juta unit. Penjualan mobil baru pada tahun lalu juga menurun menjadi 1,21 juta unit dari sebelumnya 1,22 juta unit di tahun sebelumnya.

Read more ...

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan YME karena atas berkah rizky dan karunianya kami tetap bisa berjalan terus maju di tahun keempat ini. Banyak ilmu dan pelajaran yang kami terima dengan semakin berkembangnya bisnis kami dibidang ship management ini.

Sebagai rasa syukur atas terus berkembangnya perusahaan dan sumber daya manusia, kami mengadakan acara syukuran hari ulang tahun keempat pada hari Kamis, 19 Maret 2015 di Yayasan Panti Asuhan Putra Nusa di Jl. Penjernihan I No.11, Penjompongan, Jakarta Pusat. Acara yang dilaksanakan sore hari setelah jam kerja berjalan dengan baik dan penuh rasa syukur.

 

Read more ...

Pembentukan menko maritim yang membawahi Kemntrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian ESDM dan Kementrian Pariwisata menunjukan bahwa pemerintah ingin memajukan sektor maritim. Selama puluhan tahun sebelumnya, orintasi pembangunan lebih ke darat dan sektor maritim kita tertinggal baik dalam hal infrastruktur maupun pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi.

Dibidang perikanan, menurut survei  BPS 2013, jumlah nelayan di Indonesa sekitar 2.17 juta (hanya 0.87% tenaga kerja) dengan tingkat kesejateraan nelayan yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang berprofesi lain. Rata-rata pengeluaran nelayan sekitar Rp561.000 per bulan, sedangkan penduduk yang bukan nelayan rata-rata rp744.000 per bulan.

Paradoks dengan kemiskinan nelayan itu, perairan laut kita yang luas dan kaya hasil ikan telah dijarah oleh ribuan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Terdapat 6.000-7.500 kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan di perairan laut indonesia meskipun KKP hanya mengeluarkan izin kepada sekitar 1.300 kapal yang berbobot lebih dari 30 GT. Kerugian dari aktivitas illegal fishing tersebut diperkirakan mencapai US$15 miliar atau sekitar Rp170 triliun setahun.

Read more ...
Page 1 of 2