News

Pertumbuhan pembiayaan otomotif yang melandai sejak 2012 membuat lini usaha baru, salah satunya pembiayaan ke sektor maritime, digadang-gadang menjadi penyelamat. Pembiayaan ke sektor ini diharapkan mampu mengimbangi penyaluran kredit kendaraan bermotor dalam 5 tahun ke depan.

Tahun lalu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mencatat total penyaluran pembiayaan industry mencapai Rp 435 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran terbesar masih disumbang sektor otomotif sebesar 66%, lini usaha sewa guna usaha 23%, sedangkan 11% dari lini usaha lain.

Meski demikian, sejak 3 tahun lalu penjualan kendaraan bermotor justru menyusut. Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penurunan penjualan kendaraan baru kali itu mencapai 1 juta unit. Bukannya membaik, sejak saat itu penjualan kendaraan justru tumbuh melandai setiap tahun. Tahun lalu saja, penjualan sepeda motor baru dalam negeri hanya tumbuh tipis 1,5% menjadi 7,86 juta unit dari sebelumnya 7,4 juta unit. Penjualan mobil baru pada tahun lalu juga menurun menjadi 1,21 juta unit dari sebelumnya 1,22 juta unit di tahun sebelumnya.

Read more ...

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan YME karena atas berkah rizky dan karunianya kami tetap bisa berjalan terus maju di tahun keempat ini. Banyak ilmu dan pelajaran yang kami terima dengan semakin berkembangnya bisnis kami dibidang ship management ini.

Sebagai rasa syukur atas terus berkembangnya perusahaan dan sumber daya manusia, kami mengadakan acara syukuran hari ulang tahun keempat pada hari Kamis, 19 Maret 2015 di Yayasan Panti Asuhan Putra Nusa di Jl. Penjernihan I No.11, Penjompongan, Jakarta Pusat. Acara yang dilaksanakan sore hari setelah jam kerja berjalan dengan baik dan penuh rasa syukur.

 

Read more ...

Pembentukan menko maritim yang membawahi Kemntrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian ESDM dan Kementrian Pariwisata menunjukan bahwa pemerintah ingin memajukan sektor maritim. Selama puluhan tahun sebelumnya, orintasi pembangunan lebih ke darat dan sektor maritim kita tertinggal baik dalam hal infrastruktur maupun pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi.

Dibidang perikanan, menurut survei  BPS 2013, jumlah nelayan di Indonesa sekitar 2.17 juta (hanya 0.87% tenaga kerja) dengan tingkat kesejateraan nelayan yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang berprofesi lain. Rata-rata pengeluaran nelayan sekitar Rp561.000 per bulan, sedangkan penduduk yang bukan nelayan rata-rata rp744.000 per bulan.

Paradoks dengan kemiskinan nelayan itu, perairan laut kita yang luas dan kaya hasil ikan telah dijarah oleh ribuan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Terdapat 6.000-7.500 kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan di perairan laut indonesia meskipun KKP hanya mengeluarkan izin kepada sekitar 1.300 kapal yang berbobot lebih dari 30 GT. Kerugian dari aktivitas illegal fishing tersebut diperkirakan mencapai US$15 miliar atau sekitar Rp170 triliun setahun.

Read more ...

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Peyebrangan (Gapasdap) Sjarifuddin Mallarangan mengatakan pengoperasian dua unit kapal landing craft tank (LCT) di Bojonegara-Bakauheni berimpitan dengan jalur perlintasan Merak-Bakauheni, sehingga menggerus load factor kapal feri pada perlintasan tersebut.

“Keselamatan terancam. Harusnya Kemenhub belajar dari kasus AirAsia,” ujarnya, Selasa (20/11).

Kapal LCT merupakan kapal pendarat untuk alat berat seperti truk, mobil, rangka jembatan dan barang-barang konstruksi lainnya.

Kapal LCT pada mulanya digunakan sebagai pengangkut alat-alat militer ini memiliki draft dangkal, sehingga memudahkan kapal mendarat di dermaga pelabuhan.

Read more ...

Kemenhub Dinilai Lamban Jakarta—Kementerian Perhubungan dinilai lamban memperjelas aturan soal status jenis kapal offshore berkebutuhan khusus yang jatuh tempo pada tahun ini sehingga menyulitkan pelaku broker kapal membaca kebutuhan dan ketersediaan kapal jenis itu.

• Kemenhub semestinya fokus pada tugasnya sebagai regulator dan pengawas, sehingga proses pengesahan aturan tidak molor.

• Rencana pengadaan kapal offshore untuk sektor lepas pantai di dalam negeri kerap terlambat karena perubahan aturan Beleid yang dimaksud adalah PM No. 10/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

 

Read more ...

SIANG itu, Rabu (22/2/12), wajah Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), RJ Lino, tampak berseri-seri. Berbagai pertanyaan wartawan dalam acara konferensi pers di Hotel Mulia Senayan, tentang kinerja Pelindo II sepanjang tahun 2011 dijawabnya dengan penuh semangat. Sesekali Direktur Operasi dan Teknik Ferialdy Noerlan serta Direktur Personalia dan Umum Mulyono juga menjawab pertanyaan para wartawan. Hari itu, Lino memang pantas gembira. Pasalnya, sepanjang tahun 2011, Pelindo II berhasil membukukan pendapatan Rp 5,12 triliun atau meningkat 33 persen dari tahun sebelumnya.

Read more ...

Selama Asas Cabotage, Populasi Kapal Nasional Meningkat 119% 07-03-2014 INSA.or.id--Pelaksanaan kebijakan nasional asas cabotage yang mewajibkan kegiatan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal nasional yang diawaki oleh awak berkewarganeraan Indonesia terbukti mampu meningkatkan investasi nasional. Hal ini terlihat dari perkembangan moda transportasi laut di Indonesia. Data terbaru Kementerian Perhubungan menyebutkan hingga posisi Februari 2014, jumlah kapal niaga nasional tercatat sebanyak 13.244 unit.

Read more ...

Esensi Gagasan Tol Laut adalah Memindahkan Beban Transportasi Darat ke Laut 25-09-2014 Jakarta—Pelaku usaha pelayaran menilai gagasan tol laut yang akan diterapkan pada era pemerintahan baru ke depan lebih kepada upaya mengurangi beban angkutan di jalan dengan memaksimalkan angkutan laut. Program-program ini dilaksanakan melalui implementasi sort sea shipping (SSS), keperintisan dan sebagainya.

Read more ...
Page 2 of 2